Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Fraksi Di DPRD Kota Padang Panjang. Tentang Nota Keuangan Walikota. APBD Tahun 2024.

Media Lintas Liputan.com - Kota Padang Panjang. -; DPRD Kota Padang Panjang Membuka Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Tentang Nota Keuangan Wali Kota Terhadap Ramperda APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 Dan Nota Penjelasan Terhadap Ramperda Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.

      Rapat Di Pimpin Bpk Mardiansyah.A.Md Ketua DPRD Kota Padang Panjang Pada Tanggal 14 November 2023 Di Gedung Utama DPRD Kampung Jambak Padang Panjang.

       Bpk Mardiansyah.A.Md Mengatakan Rapat Paripurna Ini Korum (Syah) Dari 20 Anggota DPRD Dihadiri Oleh 11 Orang Anggota Dewan.

       Ketua DPRD Juga Menjampaikan Kepada Sekwan Bila Ada Surat Masuk Yang Perlu Dibacakan. Di Jawan Oleh Sekwan Tidak Ada Surat Yang Perlu Dibacakan Dalam Rapat Ini.

      Dalam Rapat Paripurna Ini Fraksi Nasdem Minta Penjelasan Yang Di Sampaikan Saudara Miko. Bagai Mana Tentang Keseriusan Pemko Terhadap Pasar Bukit Surunggan Tampaknya Belum Adanya Kemajuan Di Pasar Itu.

      Fraksi Nasdem Juga Minta Penjelasan Kepada Pemko Tentang Adanya Rencana Pemindahan Pasar Kuliner Dan Pelayanan RSUD Minta Penjelasan Dari Pemko.

       Perlu Konsep Wisata Budaya Tentang Berbelanja Di Pasar Pusat Padang Panjang Sampai Miko Fraksi Nasdem.

      Yang Menjadi Pembahasan Hangat Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah. Guna Melaksanakan Pembangunan Daerah. Dan Pengawasan , Pengendalian Aset Dan Pemanfaatan Aset Daerah. 

      Sementara Pandangan Umum Fraksi Gerindra tentang Nota Keuanggan wali Kota Padang Panjang Atas Ramperda Pajak Daerah Dan Restribusi.

       RKPD. Di Rancang Penyusunan Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Pegawai 45 % Bagai Mana Kalau Belanja Pegawai Ini Diturunkan Dari

45 % menjadi 30 %. Apa Dampak Jang Terjadi dan Bagai Mana solusinya. Sedangkan Belanja Barang Dan Jasa.

 Belanja Subsidi Dan Belanja Hibah. Merupakan Belanja Hilang. Lalu

      Rendahnya Daya Beli Dan Kunjunggan Kepasar Pusat Padang Panjang. Dan

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dan Tingkat Kepuasaan Masyarakat Dipertanyakan, 

     Produk Hukum Tentang Bantuan Sosial. Serta Padang Panjang Terkenal Dengan Pusat Pendidikan yang Berbasis Islami. Mohon Penjelasannya.

      Tampaknya Pemko Kurang Berani Melakukan Inovasi Inovasi untuk Kota Padang Panjang Cenderung Bermain Aman..

Menurut Pandang Umum Fraksi Gerindra.

       Diantara Pandangan Umum Fraksi Meminta Penjelasan Dari Wali Kota Padang Panjang. Tentang Komponen Yang Perlu di Sikapi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. mengentaskan Kemiskinan Perlu Indikator Indikator .Yg di Pakai Sebagai Ukuran Tingkat Keberhasilan.

      Begitu Juga Perubahan Masyarakat Dalam Berbelanja Online. Dan Situasi Perekonomiaan Dunia Global yang Penuh Dengan Ketidak Pastian. 

       Bagai Mana Cara Pemko Menghimpun UMKM. Dan Meningkatkan Insentif Para penjaga Sekolah, Pengembanggan Koperasi Disampaikan Praksi Demokrat dan PKB.

      Pajak Daerah Dan Restribusi Merupakan Kebijakan Pablik Setidaknya Daerah Otonom. Mampu mengelola dan Menentukan kebijakan Daerah Guna Kemajuan Daerah Disampaikan Fraksi Demokrat dan PKB.

      Guna Mengoptimalkan Pendapatan Daerah apakah sudah Diharmonisasikan Agar Tidak Ada yang Bersinggunggan Dengan Aturan yang Lain.

     Sementara Fraksi PKS Dan PBB Menyampaikan Pandangan Umumnya. Tentang Sentuhan Pendidikan Dan Keagamaan. Belum Nampak Adanya Sentuhan Kesitu. 10 tahun terakir Ini .belum Ada. Dan Perlu Ada Strategi Baru Dan Perlu Diadakan Repisi Ulang Tentang Porsi APBD Ini. antara Rohani Dan Strategi tantang Keindahan Dan Perlunya Pengembangan Koperasi Syariah. 

       Mengingat Pasar Dan Rentenir. Perlu Diadakan Kajian dan Bagai Mana Solusinya. Dan Terkait Pembayaran Petak Pasar, Mohon Penjelasan Pemda Solusi Apa Yang Dilakukan Untuk Melakukan Pembayaran Mudah Dan Murah. Mengingat Sulitnya Perekonomian Masyarakat. 

     Fraksi Juga Menyampailan Angka Pengangguran. Serta Program OPD Yang di Buat Dan Apapula Dasar Keputusan OPD Yang Sudah Dibuat.

Untuk Kepentinggan Masyarakat. Akhirnya Banyak Program OPD Yang Di Selesaikan Melaui Pokir.

     Fraksi Juga Menyarankan Perlunya Pemko Berkoordinasi Dengan Direktur RSUD. Dan Melakukan Kontrol Apakah Kualitas Pegawai Sudah Tepat Mengingat Tingkat Kepuasan Masyarakat.

     Sedangkan Menurut Fraksi PAN Pemko Jangan Sampai Merupakan Slogan Di Atas Kertas Saja. (Media Lintas Liputan/921op)

Tag :